December 2013

Selasa, 24 Desember 2013 menjadi puncak kegiatan penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin. Seyogyanya roadmap tersebut  telah selesai beberapa bulan silam dan telah diterbitkan Peraturan Walikota Banjarmasin sebagai dasar hukum implementasinya. Namun dikarenakan baru rampung proses pencetakan buku Roadmap tersebut, maka baru pada akhir tahun Roadmap dimaksud dapat diekspose. Kegiatan ekspose yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Drs. H. Zulfadli Gazali, M.Si selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

DSCF0017.JPG (1600×1200)

Pemko Banjarmasin berlangsung di Aula Kayuh Baimbai. Ekspose dihadiri seluruh Kepala SKPD, Staf Ahli Walikota, Asisten Sekda, hingga Camat dan Lurah se Kota Banjarmasin.
Dalam paparannya yang didampingi Asisten Pemerintahan dan Kabag Organisasi, Ketua Tim Pelaksana RB Pemko Banjarmasin mengemukakan beragam agenda penting tahun 2013-2015 yang menjadi prioritas implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemko Banjarmasin. Ada 9 program Reformasi Birokrasi yang menjadi kewajiban daerah khususnya yang ditetapkan sebagai pilot project seperti Kota Banjarmasin, meliputi : Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Pengawasan, serta Program Monev dan Pelaporan.

DSCF0020.JPG (1600×1200)

Sebagian kegiatan terkait program-program di atas telah dilaksanakan seperti penyusunan Analisis Jabatan, Assesmen Individu, dsb. Beberapa kegiatan seperti penyusunan SOP dan Standar Pelayanan sedang berlangsung dan sebagian SKPD/ Unit kerja telah rampung. Beberapa kegiatan lain akan segera dilaksanakan mulai tahun 2014, salah satunya adalah Tata Naskah Dinas Elektronik dan Penilaian Kinerja Individu dengan menggunakan instrumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Diakhir paparan, Ketua Tim Pelaksana menyampaikan harapan tekait perlunya dukungan komitmen segenap aparatur Pemko Banjarmasin untuk suksesnya Reformasi Birokrasi yang diagendakan dalam Roadmap. Karena tanpa adanya komitmen, sebaik apapun Roadmap disusun tidak akan memberikan hasil yang diharapkan.

Kelurahan selaku ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam implementasi berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam paradigma pemerintahan daerah terkini, kelurahan sangat berpengaruh dalam memberikan warna Pemda terutama melalui penyelenggaraan pelayanan publik.

Namun, dengan kedudukan yang demikian, kelurahan ternyata belum memberikan penampilan terbaiknya sebagai unit pelayanan masyarakat terdepan. Hal ini disebabkan salah satunya karena ketiadaan Standar Pelayanan yang dimiliki kelurahan selama ini. Terkait dengan ini semua, Bagian Organisasi memfasilitasi penyusunan Standar Pelayanan untuk Kelurahan. Dengan dipimpin Asisten Pemerintaha Sekdako, Drs. Rusdiansyah, SH MH., pembahasan yang kedua atas draft Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Pada Kelurahan Kota Banjarmasin pada 12 Desember 2013 yang dihadiri seluruh Camat dan Ketua Forum Lurah di lima Kecamatan serta dinas dan badan terkait berhasil menyepakati 12 Standar Pelayanan (SP) pada Kelurahan.

IMG_20131212_101418.jpg (2048×1536)

Di antaranya jenis layanan  penting yang di atur dalam Peraturan Walikota ini adalah terkait dengan legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang akan menggantikan pemberlakuan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) yang dinilai sudah kurang relevan lagi untuk saat ini. Tentu tidak serta merta semua jenis layanan administrasi di kelurahan dapat segera disiapkan standarnya. Hal ini disebabkan sangat beragamnya jenis layanan administrasi di tingkat kelurahan, sehingga perlu waktu cukup lama untuk menyusun Standar Pelayanan tersebut.

Namun meskipun demikian, bukan berarti jenis layanan yang belum dibuat standarnya tidak lagi dilaksanakan oleh kelurahan. Direncanakan penerapan SP ini mulai diberlakukan pada Januari 2014. Dengan adanya Standar Pelayanan (SP) tersebut diharapkan akan memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Banjarmasin. Ini semua akan bisa dicapai, jika Standar Pelayanan tersebut diterapkan secara konsisten dan konsekuen oleh para pelaksana di tingkat kelurahan, tidak sekedar disusun dan dimiliki. Karenanya monitoring dan evaluasi penerapan SP ini menjadi keharusan selanjutnya untuk dilaksanakan.

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.