Latest Post




Dalam perjalanannya, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin berkomitmen untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan, salah satunya adalah dengan melakukan survei kepuasan kepada pengguna layanan secara berkala dan komprehensif untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ID Card PNS yang telah diberikan dan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki sebagai gambaran untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai peraturan perundang-undangan.

Survei dilakukan dengan cara memberikan kuisioner kepada pengguna layanan yaitu PNS di Lingkungan Kota Banjarmasin. Kuisioner terdiri dari 9 (Sembilan) pertanyaan yang merupakan penjabaran dari 9 (sembilan) unsur berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri  Pendayaagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik, yang memuat tentang persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan waktu pelayanan, produk layanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya, kualitas sarana dan prasarana layanan dan penanganan pengaduan pelayanan. Survei dilakukan menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert dan dilakukan secara berkala yaitu pertahun di tahun berjalan dengan cara memberikan kuisioner kepada responden yang menggunakan layanan selama tanggl 25-29 November 2019. 

Pengguna layanan diminta untuk memberikan pendapatnya dan menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap masing-masing butir pertanyaan dengan memilih salah satu dari 4 (empat) pilihan jawaban mulai yang tersedia. Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan dan akan dinilai dengan menggunakan skor angka (skala likert) yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4.

Pada periode 25-29 November 2019 ini diperoleh data hasil kuesioner dari 40 ( empat puluh) responden yang menggunakan pelayanan ID Card PNS. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat diketahui total nilai unsur pelayanan tertimbang atau yang disebut dengan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada unit pelayanan ID Card adalah sebesar 3,39. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan cara dikalikan 25 sehingga menjadi 84.79. Nilai ini kemudian akan dikelompokkan berdasarkan kategori Indeks Kepuasan Masyarakat, sebagai berikut:

Tabel 1. Indeks Kepuasan Masyarakat
Nilai Persepsi
Nilai Interval IKM
Nilai Interval Konversi IKM
Mutu Pelayanan
Kinerja Unit Pelayanan
1
1,00 – 2,5996
25,00 – 64,99
D
Tidak Baik
2
2,60 – 3,064
65,00 – 76,60
C
Kurang Baik
3
3,0644 – 3,532
76,61 – 88,30
B
Baik
4
3,5324 – 4,00
88,31 – 100,00
A
Sangat Baik


Tabel 1. Menunjukkan bahwa pelayanan yang telah diberikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin memiliki kategori mutu pelayanan yang bernilai B dengan kinerja unit pelayanan yang dinilai Baik, yang menggambarkan bahwa pelayanan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin umumnya dinilai sudah cukup baik dan pengguna layanan merasa cukup puas terhadap pelayanan yang telah diberikan.

Survei dilakukan dengan metode kuesioner elektronik. Metode ini juga dilakukan untuk menampung aspirasi pengguna layanan demi peningkatan mutu. Adapun nilai masing-masing unsur pelayanan yang menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersaji dalam grafik sebagai berikut:



Ditinjau dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa unsur kewajaran biaya memiliki nilai tertinggi yaitu 94.38. Hal ini berarti bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin telah dilaksanakan sesuai ketentuan yaitu tidak mengenakan tarif atas surat rekomendasi yang diterbitkan. Di samping itu, pada grafik di atas juga terlihat unsur yang diprioritaskan untuk lebih ditingkatkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan karena memiliki nilai paling rendah yaitu unsur kualitas sarana dan prasarana. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Banjarmasin perlu untuk melakukan langkah tindak lanjut dan perbaikan terutama pada unsur kualitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memperoleh nilai maksimal pada unsur tersebut pada periode survei kepuasan masyarakat yang akan datang, guna mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat.




Pemerintah Kota Banjarmasin memperoleh nilai C dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama 2 tahun berturut-turut. Namun, hasil evaluasi SAKIP tahun 2012 yang dilaksanakan pada tahun 2013 lalu, Kementerian PAN-RB memberikan apresiasi yang cukup baik dengan memberikan nilai CC. Kegiatan penyerahan laporan hasil evaluasi SAKIP yang dihadiri Wakil Walikota Banjarmasin H. Irwan Anshari tersebut diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta pada 29 Januari 2014. Hal ini menunjukkan adanya sedikit perbaikan dalam SAKIP Kota Banjarmasin, setidaknya  terdapat upaya-upaya menuju ke sistem manajemen kinerja yang lebih baik. Tentu kondisi seperti ini tidak terlepas dari keseriusan seluruh jajaran Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengembangkan sistem manajemen kinerjanya, sejak perencanaan hingga pelaporan dalam dokumen LAKIP.

IMG_20140203_121531.jpg (1600×1421)

Pada akhir 2013 lalu, dengan dimotori Bappeda, telah pula berhasil disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemko dan SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin sebagaimana telah direkomendasikan  tim evaluator SAKIP. Tersusunnya IKU tersebut  membuktikan adanya upaya perbaikan manajemen kinerja, sehingga ke depan diharapkan Kementerian PAN-RB dapat mengapresiasinya lebih baik lagi.

Selasa, 24 Desember 2013 menjadi puncak kegiatan penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin. Seyogyanya roadmap tersebut  telah selesai beberapa bulan silam dan telah diterbitkan Peraturan Walikota Banjarmasin sebagai dasar hukum implementasinya. Namun dikarenakan baru rampung proses pencetakan buku Roadmap tersebut, maka baru pada akhir tahun Roadmap dimaksud dapat diekspose. Kegiatan ekspose yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Drs. H. Zulfadli Gazali, M.Si selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

DSCF0017.JPG (1600×1200)

Pemko Banjarmasin berlangsung di Aula Kayuh Baimbai. Ekspose dihadiri seluruh Kepala SKPD, Staf Ahli Walikota, Asisten Sekda, hingga Camat dan Lurah se Kota Banjarmasin.
Dalam paparannya yang didampingi Asisten Pemerintahan dan Kabag Organisasi, Ketua Tim Pelaksana RB Pemko Banjarmasin mengemukakan beragam agenda penting tahun 2013-2015 yang menjadi prioritas implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemko Banjarmasin. Ada 9 program Reformasi Birokrasi yang menjadi kewajiban daerah khususnya yang ditetapkan sebagai pilot project seperti Kota Banjarmasin, meliputi : Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Pengawasan, serta Program Monev dan Pelaporan.

DSCF0020.JPG (1600×1200)

Sebagian kegiatan terkait program-program di atas telah dilaksanakan seperti penyusunan Analisis Jabatan, Assesmen Individu, dsb. Beberapa kegiatan seperti penyusunan SOP dan Standar Pelayanan sedang berlangsung dan sebagian SKPD/ Unit kerja telah rampung. Beberapa kegiatan lain akan segera dilaksanakan mulai tahun 2014, salah satunya adalah Tata Naskah Dinas Elektronik dan Penilaian Kinerja Individu dengan menggunakan instrumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Diakhir paparan, Ketua Tim Pelaksana menyampaikan harapan tekait perlunya dukungan komitmen segenap aparatur Pemko Banjarmasin untuk suksesnya Reformasi Birokrasi yang diagendakan dalam Roadmap. Karena tanpa adanya komitmen, sebaik apapun Roadmap disusun tidak akan memberikan hasil yang diharapkan.

Kelurahan selaku ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam implementasi berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam paradigma pemerintahan daerah terkini, kelurahan sangat berpengaruh dalam memberikan warna Pemda terutama melalui penyelenggaraan pelayanan publik.

Namun, dengan kedudukan yang demikian, kelurahan ternyata belum memberikan penampilan terbaiknya sebagai unit pelayanan masyarakat terdepan. Hal ini disebabkan salah satunya karena ketiadaan Standar Pelayanan yang dimiliki kelurahan selama ini. Terkait dengan ini semua, Bagian Organisasi memfasilitasi penyusunan Standar Pelayanan untuk Kelurahan. Dengan dipimpin Asisten Pemerintaha Sekdako, Drs. Rusdiansyah, SH MH., pembahasan yang kedua atas draft Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Pada Kelurahan Kota Banjarmasin pada 12 Desember 2013 yang dihadiri seluruh Camat dan Ketua Forum Lurah di lima Kecamatan serta dinas dan badan terkait berhasil menyepakati 12 Standar Pelayanan (SP) pada Kelurahan.

IMG_20131212_101418.jpg (2048×1536)

Di antaranya jenis layanan  penting yang di atur dalam Peraturan Walikota ini adalah terkait dengan legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang akan menggantikan pemberlakuan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) yang dinilai sudah kurang relevan lagi untuk saat ini. Tentu tidak serta merta semua jenis layanan administrasi di kelurahan dapat segera disiapkan standarnya. Hal ini disebabkan sangat beragamnya jenis layanan administrasi di tingkat kelurahan, sehingga perlu waktu cukup lama untuk menyusun Standar Pelayanan tersebut.

Namun meskipun demikian, bukan berarti jenis layanan yang belum dibuat standarnya tidak lagi dilaksanakan oleh kelurahan. Direncanakan penerapan SP ini mulai diberlakukan pada Januari 2014. Dengan adanya Standar Pelayanan (SP) tersebut diharapkan akan memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Banjarmasin. Ini semua akan bisa dicapai, jika Standar Pelayanan tersebut diterapkan secara konsisten dan konsekuen oleh para pelaksana di tingkat kelurahan, tidak sekedar disusun dan dimiliki. Karenanya monitoring dan evaluasi penerapan SP ini menjadi keharusan selanjutnya untuk dilaksanakan.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah atau LAKIP merupakan sebuah laporan yang ‘wajib’ dibuat oleh seluruh SKPD dan Pemerintah Daerah. LAKIP secara substansial berisikan capaian kinerja SKPD atas janji kinerja yang ditetapkan sebelumnya dalam dokumen Penetapan Kinerja. Namun demikian, LAKIP tidak semata-mata menceritakan keberhasilan atau prestasi. Bahkan kegagalan dalam mencapai target-target sasaran seharusnya dikemukakan diserta berbagai kendala atau hambatan yang menjadi penyebabnya. Intinya, kejujuran dan obyektifitas menjadi semangat yang harus terkandung dalam LAKIP. Dengan maksud meningkatkan kualitas AKIP dan proses penyusunan LAKIP, pada 28 November 2013 Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin menyelenggarakan workshop sehari penyusunan LAKIP SKPD yang diikuti peserta dari SKPD-SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin.

IMG_20131128_091702.jpg (2048×1536)

Pada kesempatan ini, Ananda Juarsa  dari Kementerian PAN-RB selaku narasumber mengemukakan bahwa pada dasarnya penilaian yang dilakukan oleh pusat bukan dititikberatkan pada LAKIPnya, namun justeru pada Sistem Akuntabilitas Kinerja yang diselenggarakan oleh SKPD atau Pemda setempat. Nilai yang diberikan terhadap SAKIP memberikan makna penting terhadap keselaran Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD ataupun Pemda, apakah sudah berjalan sebagaimana seharusnya yang dikehendaki dalam sistem manajemen kinerja atau belum. Sistem ini dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan kinerja yang terlihat dalam dokumen-dokumen RPJMD, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, maupun Indikator Kinerja Utama, dan pelaporan kinerja atau LAKIP sendiri.

Penyusunan SOP yang sedang berlangsung pada SKPD-SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin sepanjang tahun 2013 nantinya akan ditetapkan pemberlakuannya dengan sebuah produk hukum daerah. Dengan adanya penetapan demikian, maka SOP yang telah dirumuskan SKPD telah memiliki payung hukum dalam implementasinya.

DSC40005.JPG (1600×1200)

Untuk tujuan tersebut, agar terdapat keseragaman jenis dan format produk hukum penetapan SOP perlu diupayakan rapat koordinasi tim koordinasi penyusunan SOP. Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2013 tersebut dibuka oleh  H. Gazi Ahmadi--Asisten Administrasi yang merupakan salah satu  koordinator Tim sekaligus selaku ketua Pokja 3 Tim Penyusun Roadmap Reformasi Birokrasi Pemko Banjarmasin.  Dalam rapat yang dipimpin Kabag Organisasi hadir pula Kabag Hukum serta beberapa anggota lainnya. Hasil rapat menyepakati bahwa SOP ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan beberapa penyesuaian format.

Setelah sepuluh hari berlangsung, pelaksanaan workshop penyusunan SOP bagi sebanyak lebih dari 200 PNS di lingkungan Pemko Banjarmasin ditutup secara resmi oleh Asisten Administrasi, H. Gazi Ahmadi pada Kamis 24 Oktober 2013 di aula BKD Diklat Kota Banjarmasin.

IMG_20131024_161251.jpg (640×480)

Pada acara penutupan yang  berlangsung sangat sederhana itu, Asisten Administrasi selaku Ketua Pokja III Tim Penyusun Roadmap Reformasi Birokrasi Pemko Banjarmasin mengungkapkan bahwa SOP yang disusun memiliki fungsi proteksi aparatur dari KKN dan berbagai kesalahan fatal yang bisa merugikan. Di sisi lain, beliau juga mengemukakan bahwa penyusunan SOP merupakan salah satu keharusan khususnya terkait dengan ditetapkannya Kota Banjarmasin sebagai pilot project pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sesuai target waktu yang direncanakan, bahwa penyusunan SOP SKPD di Lingkungan Pemko Banjarmasin dapat rampung pada akhir 2013. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan proses penyusunan SOP tersebut sehingga dapat menghasilkan SOP yang kompatibel dengan kondisi pada SKPD bersangkutan, perlu dilakukan kegiatan pendampingan atau asistensi. Asistensi yang dilakukan pada tahap ini merupakan asistensi final, karena telah dilakukan workshop dan asistensi terkait sebelumnya. Bekerjasama dengan pihak Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Selatan, sejak tanggal 21 Oktober 2013 kegiatan asistensi diselenggarakan untuk 2 (dua) SKPD pada hari yang sama.

IMG_20131022_175359.jpg (640×480)

Selanjutnya kesempatan asistensi diberikan kepada  SKPD lain secara bergantian pada waktu yang berbeda selama 10 hari sesuai jadual yang tersedia. Namun demikian, asistensi tersebut diprioritaskan kepada SKPD yang telah menyampaikan draft SOP-nya ke Bagian Organisasi beberapa waktu sebelumnya sesuai pedoman PermenPAN-RB Nomor 35 tahun 2012. Bagi SKPD yang belum memiliki draft SOP seperti dimaksud, Bagian Organisasi memberikan kesempatan untuk asistensi langsung ke Bagian Organisasi. Dengan kegiatan ini, diharapkan pada bulan Nopember 2013, SKPD-SKPD sudah menyampaikan draft final SOP-nya untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Standard Operating Procedures (SOP) atau yang lebih dikenal dengan istilah Standar Operasional Prosedur dalam bahasa Indonesia –meskipun tidak terlalu tepat transfer bahasanya—kini bukan merupakan barang asing lagi bagi birokrat. Terlepas dari bervariasinya pemahaman orang yang membicarakannya, setidaknya hal ini menggambarkan adanya keinginan atau minat kalangan birokrat untuk mengerjakan suatu tugas pekerjaan secara terstandar (baku) agar bisa terukur dan akuntabel.

Tidaklah berlebihan, karena di era reformasi dan semakin kompleksnya proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta semakin kuatnya tuntutan publik akan kepastian dan transparansi dari sebuah proses manajemen pemerintahan terutama yang melibatkan dirinya, maka sangatlah tepat jika pekerjaan birokrasi yang telah dilakukan berulang-ulang dari tahun ke tahun bisa distandarkan (dibakukan). Malah akan tampak tidak pas jika keberulangan itu tidak bisa distandarkan. Karena hal ini bisa bermakna bahwa proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan senantiasa berjalan acak dan tidak sistematis.

IMG_20131001_140036.jpg (2048×1536)

Sebagai salah satu daerah pilot project reformasi birokrasi, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banjarmasin diharuskan menyusun SOP untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing. Untuk memperkaya pengetahuan dan skill dalam menyusun SOP, Bagian Organisasi bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyelenggarakan workshop bagi lebih dari 250 pejabat struktural. Agar pembelajaran lebih efektif, kegiatan workshop dibagi dalam 5 angkatan sehingga setiap angkatan hanya diikuti oleh sekitar 50 orang. Angkatan pertama yang dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi dihadiri oleh utusan dari seluruh Dinas daerah dan Satpol PP Kota Banjarmasin masing-masing 3 orang. Kegiatan workshop ini berlangsung selama 2 hari untuk tiap angkatan dan diharapkan dengan workshop tersebut, seluruh SKPD hingga Kelurahan sudah memiliki SOP pada akhir 2013.

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.