November 2013

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah atau LAKIP merupakan sebuah laporan yang ‘wajib’ dibuat oleh seluruh SKPD dan Pemerintah Daerah. LAKIP secara substansial berisikan capaian kinerja SKPD atas janji kinerja yang ditetapkan sebelumnya dalam dokumen Penetapan Kinerja. Namun demikian, LAKIP tidak semata-mata menceritakan keberhasilan atau prestasi. Bahkan kegagalan dalam mencapai target-target sasaran seharusnya dikemukakan diserta berbagai kendala atau hambatan yang menjadi penyebabnya. Intinya, kejujuran dan obyektifitas menjadi semangat yang harus terkandung dalam LAKIP. Dengan maksud meningkatkan kualitas AKIP dan proses penyusunan LAKIP, pada 28 November 2013 Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin menyelenggarakan workshop sehari penyusunan LAKIP SKPD yang diikuti peserta dari SKPD-SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin.

IMG_20131128_091702.jpg (2048×1536)

Pada kesempatan ini, Ananda Juarsa  dari Kementerian PAN-RB selaku narasumber mengemukakan bahwa pada dasarnya penilaian yang dilakukan oleh pusat bukan dititikberatkan pada LAKIPnya, namun justeru pada Sistem Akuntabilitas Kinerja yang diselenggarakan oleh SKPD atau Pemda setempat. Nilai yang diberikan terhadap SAKIP memberikan makna penting terhadap keselaran Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD ataupun Pemda, apakah sudah berjalan sebagaimana seharusnya yang dikehendaki dalam sistem manajemen kinerja atau belum. Sistem ini dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan kinerja yang terlihat dalam dokumen-dokumen RPJMD, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, maupun Indikator Kinerja Utama, dan pelaporan kinerja atau LAKIP sendiri.

Penyusunan SOP yang sedang berlangsung pada SKPD-SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin sepanjang tahun 2013 nantinya akan ditetapkan pemberlakuannya dengan sebuah produk hukum daerah. Dengan adanya penetapan demikian, maka SOP yang telah dirumuskan SKPD telah memiliki payung hukum dalam implementasinya.

DSC40005.JPG (1600×1200)

Untuk tujuan tersebut, agar terdapat keseragaman jenis dan format produk hukum penetapan SOP perlu diupayakan rapat koordinasi tim koordinasi penyusunan SOP. Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2013 tersebut dibuka oleh  H. Gazi Ahmadi--Asisten Administrasi yang merupakan salah satu  koordinator Tim sekaligus selaku ketua Pokja 3 Tim Penyusun Roadmap Reformasi Birokrasi Pemko Banjarmasin.  Dalam rapat yang dipimpin Kabag Organisasi hadir pula Kabag Hukum serta beberapa anggota lainnya. Hasil rapat menyepakati bahwa SOP ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan beberapa penyesuaian format.

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.