Penyusunan SOP yang sedang berlangsung pada SKPD-SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin sepanjang tahun 2013 nantinya akan ditetapkan pemberlakuannya dengan sebuah produk hukum daerah. Dengan adanya penetapan demikian, maka SOP yang telah dirumuskan SKPD telah memiliki payung hukum dalam implementasinya.
Untuk tujuan tersebut, agar terdapat keseragaman jenis dan format produk hukum penetapan SOP perlu diupayakan rapat koordinasi tim koordinasi penyusunan SOP. Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2013 tersebut dibuka oleh H. Gazi Ahmadi--Asisten Administrasi yang merupakan salah satu koordinator Tim sekaligus selaku ketua Pokja 3 Tim Penyusun Roadmap Reformasi Birokrasi Pemko Banjarmasin. Dalam rapat yang dipimpin Kabag Organisasi hadir pula Kabag Hukum serta beberapa anggota lainnya. Hasil rapat menyepakati bahwa SOP ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan beberapa penyesuaian format.
Untuk tujuan tersebut, agar terdapat keseragaman jenis dan format produk hukum penetapan SOP perlu diupayakan rapat koordinasi tim koordinasi penyusunan SOP. Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2013 tersebut dibuka oleh H. Gazi Ahmadi--Asisten Administrasi yang merupakan salah satu koordinator Tim sekaligus selaku ketua Pokja 3 Tim Penyusun Roadmap Reformasi Birokrasi Pemko Banjarmasin. Dalam rapat yang dipimpin Kabag Organisasi hadir pula Kabag Hukum serta beberapa anggota lainnya. Hasil rapat menyepakati bahwa SOP ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan beberapa penyesuaian format.
