Salah satu sasaran penting Reformasi Birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Hulu sebuah pelayanan publik yang langsung berhadapan dengan masyarakat terjadi pada level kelurahan, kecamatan, dan Puskesmas. Hal ini menjadi dasar pemikiran perlunya langkah-langkah membangun pelayanan publik yang lebih berkualitas terutama pada unit-unit kerja tersebut.
Pada tataran inilah citra pelayanan Pemerintah Daerah dipertaruhkan dan menjadi cermin pertama yang menyampaikan pesan kualitas pelayanan Pemda kepada warganya. Karenanya pembinaan yang berkelanjutan harus terus dilakukan.
Pada triwulan 2 tahun 2013 ini, Tim Pembina Pelayanan Publik Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan roadshow sosialisasi UU Pelayanan Publik di lima kecamatan dengan sasaran unsur-unsur Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas. Narasumber sosialisasi terdiri dari Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta BP2TPM. Sedangkan materi-materi yang disampaikan meliputi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Capil, serta Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan.
Pada tataran inilah citra pelayanan Pemerintah Daerah dipertaruhkan dan menjadi cermin pertama yang menyampaikan pesan kualitas pelayanan Pemda kepada warganya. Karenanya pembinaan yang berkelanjutan harus terus dilakukan.
Pada triwulan 2 tahun 2013 ini, Tim Pembina Pelayanan Publik Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan roadshow sosialisasi UU Pelayanan Publik di lima kecamatan dengan sasaran unsur-unsur Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas. Narasumber sosialisasi terdiri dari Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta BP2TPM. Sedangkan materi-materi yang disampaikan meliputi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Capil, serta Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan.
