October 2013

Setelah sepuluh hari berlangsung, pelaksanaan workshop penyusunan SOP bagi sebanyak lebih dari 200 PNS di lingkungan Pemko Banjarmasin ditutup secara resmi oleh Asisten Administrasi, H. Gazi Ahmadi pada Kamis 24 Oktober 2013 di aula BKD Diklat Kota Banjarmasin.

IMG_20131024_161251.jpg (640×480)

Pada acara penutupan yang  berlangsung sangat sederhana itu, Asisten Administrasi selaku Ketua Pokja III Tim Penyusun Roadmap Reformasi Birokrasi Pemko Banjarmasin mengungkapkan bahwa SOP yang disusun memiliki fungsi proteksi aparatur dari KKN dan berbagai kesalahan fatal yang bisa merugikan. Di sisi lain, beliau juga mengemukakan bahwa penyusunan SOP merupakan salah satu keharusan khususnya terkait dengan ditetapkannya Kota Banjarmasin sebagai pilot project pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sesuai target waktu yang direncanakan, bahwa penyusunan SOP SKPD di Lingkungan Pemko Banjarmasin dapat rampung pada akhir 2013. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan proses penyusunan SOP tersebut sehingga dapat menghasilkan SOP yang kompatibel dengan kondisi pada SKPD bersangkutan, perlu dilakukan kegiatan pendampingan atau asistensi. Asistensi yang dilakukan pada tahap ini merupakan asistensi final, karena telah dilakukan workshop dan asistensi terkait sebelumnya. Bekerjasama dengan pihak Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Selatan, sejak tanggal 21 Oktober 2013 kegiatan asistensi diselenggarakan untuk 2 (dua) SKPD pada hari yang sama.

IMG_20131022_175359.jpg (640×480)

Selanjutnya kesempatan asistensi diberikan kepada  SKPD lain secara bergantian pada waktu yang berbeda selama 10 hari sesuai jadual yang tersedia. Namun demikian, asistensi tersebut diprioritaskan kepada SKPD yang telah menyampaikan draft SOP-nya ke Bagian Organisasi beberapa waktu sebelumnya sesuai pedoman PermenPAN-RB Nomor 35 tahun 2012. Bagi SKPD yang belum memiliki draft SOP seperti dimaksud, Bagian Organisasi memberikan kesempatan untuk asistensi langsung ke Bagian Organisasi. Dengan kegiatan ini, diharapkan pada bulan Nopember 2013, SKPD-SKPD sudah menyampaikan draft final SOP-nya untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Standard Operating Procedures (SOP) atau yang lebih dikenal dengan istilah Standar Operasional Prosedur dalam bahasa Indonesia –meskipun tidak terlalu tepat transfer bahasanya—kini bukan merupakan barang asing lagi bagi birokrat. Terlepas dari bervariasinya pemahaman orang yang membicarakannya, setidaknya hal ini menggambarkan adanya keinginan atau minat kalangan birokrat untuk mengerjakan suatu tugas pekerjaan secara terstandar (baku) agar bisa terukur dan akuntabel.

Tidaklah berlebihan, karena di era reformasi dan semakin kompleksnya proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta semakin kuatnya tuntutan publik akan kepastian dan transparansi dari sebuah proses manajemen pemerintahan terutama yang melibatkan dirinya, maka sangatlah tepat jika pekerjaan birokrasi yang telah dilakukan berulang-ulang dari tahun ke tahun bisa distandarkan (dibakukan). Malah akan tampak tidak pas jika keberulangan itu tidak bisa distandarkan. Karena hal ini bisa bermakna bahwa proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan senantiasa berjalan acak dan tidak sistematis.

IMG_20131001_140036.jpg (2048×1536)

Sebagai salah satu daerah pilot project reformasi birokrasi, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banjarmasin diharuskan menyusun SOP untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing. Untuk memperkaya pengetahuan dan skill dalam menyusun SOP, Bagian Organisasi bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyelenggarakan workshop bagi lebih dari 250 pejabat struktural. Agar pembelajaran lebih efektif, kegiatan workshop dibagi dalam 5 angkatan sehingga setiap angkatan hanya diikuti oleh sekitar 50 orang. Angkatan pertama yang dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi dihadiri oleh utusan dari seluruh Dinas daerah dan Satpol PP Kota Banjarmasin masing-masing 3 orang. Kegiatan workshop ini berlangsung selama 2 hari untuk tiap angkatan dan diharapkan dengan workshop tersebut, seluruh SKPD hingga Kelurahan sudah memiliki SOP pada akhir 2013.

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.